Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam beberapa hari terakhir, pengungkapan informasi dan laporan media mengenai kemungkinan keterlibatan militer pemerintahan Al-Jolani dalam perang Yaman semakin meningkat. Keterlibatan tersebut mungkin dilakukan dalam bentuk dukungan pertahanan kepada Arab Saudi atau melalui peperangan bersama pasukan yang didukung Riyadh di dalam wilayah Yaman.

Berdasarkan laporan surat kabar Lebanon, Al-Akhbar, kunjungan Ahmad al-Sharaa, yang dikenal dengan julukan Abu Muhammad al-Jolani, ke Riyadh pada pekan lalu dan pertemuannya dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, serta saudaranya, Khalid bin Salman, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Arab Saudi, telah memperkuat berbagai spekulasi tersebut.

Setelah kunjungan itu, situs berita Axios dan kantor berita Reuters, dengan mengutip sejumlah sumber, melaporkan bahwa Arab Saudi telah meminta pemerintahan Al-Jolani mengirimkan antara 10.000 hingga 20.000 tentara Suriah untuk berpartisipasi dalam perang melawan Angkatan Bersenjata Yaman.

Beberapa hari sebelumnya, laporan yang diterbitkan surat kabar elektronik Qatar, Al-Modon, juga menambah spekulasi tersebut. Media ini dengan tegas mengklaim bahwa Al-Jolani sebenarnya telah mengirimkan sekitar 1.500 personel pasukannya ke Arab Saudi.

Ahmad Muwaffaq Zaidan, penasihat Al-Jolani, membantah adanya permintaan Arab Saudi untuk melakukan intervensi militer.

Kementerian Informasi pemerintahan Al-Jolani juga menegaskan dalam sebuah pernyataan bahwa prioritas Damaskus saat ini adalah memperbaiki kondisi dalam negeri dan membangun kembali negara. Segala bentuk kerja sama militer hanya akan dilakukan melalui jalur resmi dan perjanjian bilateral, bukan dengan membuka front pertempuran baru.

Meskipun demikian, sekalipun pemerintahan Al-Jolani dengan cepat membantah laporan-laporan tersebut, jelas bahwa pemerintahan itu mungkin memandang dukungan kepada Arab Saudi dan intervensi militer demi kepentingan negara tersebut, terlepas dari seluruh risikonya, sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan material dan nonmaterial.

Terutama dalam keadaan ketika perekonomian Suriah hampir berada di ambang kehancuran dan defisit anggarannya mungkin melampaui tiga miliar dolar.

Selain itu, pemerintahan Al-Jolani menghadapi keterbatasan yang sangat besar dalam prospek dan pilihan yang tersedia di hadapannya. Terlebih ketika Arab Saudi dan Qatar, bersamaan dengan meningkatnya konflik di kawasan Teluk Persia, telah menghentikan pembayaran bantuan bulanan mereka kepada pemerintahan Al-Jolani.

Pengalaman Sudan: Janji Keuangan dan Biaya Perang yang Sangat Besar

Jika Al-Jolani benar-benar memutuskan untuk memasuki peperangan tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan tertentu, akan muncul berbagai pertanyaan dan perbandingan mengenai kemampuan pemerintahan Al-Jolani beserta pasukan militernya untuk memainkan peran yang efektif dalam perang Yaman.

Terlebih lagi, pemerintahan Al-Jolani menghadapi banyak persoalan di dalam maupun luar negeri. Kondisi pemerintahan itu sendiri rapuh, sementara perkembangan regional dan internasional juga dapat memengaruhi kedudukannya di jantung Suriah.

Jika pengalaman Sudan dalam berpartisipasi bersama pasukan Arab Saudi dalam perang Yaman pada 2015 dijadikan ukuran, terlihat bahwa Khartoum menerima berbagai janji sebagai imbalan atas keterlibatannya. Pada puncak pengerahan pasukan, keterlibatan tersebut mengharuskan Sudan mengirimkan 40.000 tentara.

Pada waktu itu, Arab Saudi menjanjikan penempatan dana sebesar satu miliar dolar kepada pemerintahan Omar al-Bashir.

Riyadh juga berjanji akan mengalihkan bantuan militer sebesar tiga miliar dolar, yang sebelumnya diumumkan untuk memperlengkapi tentara Lebanon tetapi kemudian dihentikan, kepada tentara Sudan.

Selain itu, berbagai janji mengenai pemberian paket bantuan ekonomi dan pembangunan juga disampaikan.

Namun, nasib janji-janji tersebut tetap tidak jelas, meskipun kondisi keuangan Arab Saudi pada masa itu jauh lebih baik dibandingkan sekarang.

Dalam praktiknya, satu-satunya dana yang dibayarkan adalah gaji para tentara Sudan, dengan nilai paling tinggi mencapai 530 dolar untuk setiap personel militer Sudan yang berpengalaman.

Dengan demikian, dana yang dijanjikan sebagai bantuan keuangan tidak sampai kepada Sudan.

Sementara itu, Omar al-Bashir kehilangan sebagian besar pasukannya dan hubungan internasional negaranya semakin memburuk, tanpa memperoleh pencapaian apa pun.

Setelah kejatuhan Omar al-Bashir pada April 2019, pemerintahan transisi Suriah yang dipimpin Abdullah Hamdok segera mengurangi jumlah tentara Sudan yang berada di Yaman.

Jumlah tersebut menurun menjadi 5.000 personel pada Desember 2019 dan kemudian menjadi 657 personel pada Januari 2020. Tugas pasukan tersebut tidak mencakup dukungan tempur secara langsung.

Perubahan ini berlangsung dalam kerangka upaya Sudan memperluas hubungan internasionalnya, ketika lingkungan internasional pada waktu itu menentang kelanjutan perang Yaman.

Arab Saudi Membutuhkan Pasukan Darat yang Efektif, Bukan Sekadar Tambahan Jumlah Tentara

Dalam praktiknya, meskipun jumlah pasukan Sudan sangat besar dan negara tersebut telah berpartisipasi secara resmi sejak awal perang Yaman pada 2015—mula-mula melalui operasi udara dan kemudian, sejak Oktober tahun yang sama, melalui operasi darat—pasukan Sudan tidak berhasil memperoleh pencapaian strategis apa pun.

Ada banyak faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut. Faktor terpenting di antaranya adalah kurangnya pelatihan, keterampilan, dan persenjataan pada pasukan Sudan.

Saat ini, persoalan Arab Saudi juga bukanlah kekurangan pasukan darat yang tidak disiplin.

Sebaliknya, negara tersebut membutuhkan pasukan darat yang terlatih dan efektif, dengan keterampilan yang lebih baik daripada pasukan Yaman bayaran Arab Saudi.

Pasukan tersebut harus mampu, dengan mengandalkan jumlah personel yang besar, mendampingi kekuatan udara dan artileri Arab Saudi sehingga benar-benar dapat mengubah arah pertempuran melawan Angkatan Bersenjata Yaman.

Dalam kondisi seperti itu, pemerintahan Al-Jolani harus mengirimkan sedikitnya 30.000 personel, bahkan mungkin lebih, dari kelompok Hayat Tahrir al-Sham untuk bertempur di padang-padang gurun Yaman.

Pasukan tersebut berasal dari berbagai kelompok sebelumnya dan satuan-satuan militer saat ini, termasuk para pejuang asing.

Hal ini berarti bahwa jika kelompok-kelompok bersenjata yang setia kepada Al-Jolani bersedia dipindahkan ke Yaman, ia akan kehilangan satu-satunya kekuatan tempur efektif yang dimilikinya.

Pada saat yang sama, mengeluarkan pasukan asing dari Suriah juga menghadapi banyak hambatan.

Pasukan-pasukan tersebut telah kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan Al-Jolani setelah berulang kali terlibat bentrokan dengannya.

Mereka merasa bahwa para pejabat pemerintahan Al-Jolani, demi memenuhi janji-janji kepada pihak asing, telah memutuskan untuk menyingkirkan mereka.

Front Pertempuran yang Berjarak 2.500 Kilometer dari Damaskus

Secara keseluruhan, belum jelas apakah Al-Jolani mampu meyakinkan para komandan tentara pemerintahannya dan komandan-komandan Suriah dari Hayat Tahrir al-Sham bahwa keterlibatan dalam perang ini merupakan keputusan yang tepat dan memiliki peluang keberhasilan.

Perang tersebut mengharuskan mereka meninggalkan Suriah dan menuju front pertempuran yang berjarak 2.500 kilometer dari Damaskus, dengan imbalan uang yang sangat kecil.

Sementara itu, rezim Zionis terus bergerak maju di Suriah selatan, ISIS secara terbuka beraktivitas di berbagai wilayah negara tersebut, dan ketegangan serta insiden keamanan tidak terhitung jumlahnya.

Berbeda dengan pemerintahan Al-Bashir, keterlibatan Al-Jolani dalam perang ini mungkin akan mendatangkan tekanan internasional baru terhadap dirinya. Padahal, pada dasarnya ia tidak perlu menanggung tekanan tersebut.

Selain itu, kemungkinan partisipasi pemerintahan Al-Jolani dalam perang Yaman tidak dapat dibandingkan dengan pengalaman Suriah ketika berpartisipasi dalam Operasi Badai Gurun melawan pemerintahan Saddam Hussein setelah Irak menyerang Kuwait.

Pada waktu itu, Suriah memasuki operasi tersebut dengan alasan membela Kuwait. Keterlibatannya juga memperoleh landasan dari Resolusi 678 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November 1990.

Resolusi tersebut mengizinkan penggunaan semua cara yang diperlukan untuk memaksa Irak menarik diri dari wilayah Kuwait.

Selain itu, Suriah hanya berpartisipasi dengan satu divisi dan satu brigade pasukan khusus dari keseluruhan 15 divisi tentaranya, atau kurang dari lima persen dari total kekuatan militer Suriah pada masa itu.

Berdasarkan laporan lebih dari satu sumber, pasukan Suriah sama sekali tidak terlibat pertempuran dengan pasukan Irak.

Sebaliknya, mereka tetap berada di wilayah Arab Saudi dan sebagian dari mereka baru memasuki Kuwait setelah pasukan Irak menarik diri.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa Suriah pada waktu itu memainkan peran sebagai mediator untuk meyakinkan Saddam Hussein agar menarik pasukannya.

Upaya tersebut berlangsung hingga jam-jam terakhir sebelum serangan koalisi internasional terhadap Baghdad.

Pada kenyataannya, yang diinginkan Amerika Serikat dari Suriah bukanlah keterlibatan langsung dalam perang, melainkan penyediaan dukungan politik Arab bagi operasi tersebut.

Hal ini berbeda dengan kondisi Al-Jolani saat ini, karena pasukannya sekarang diharapkan terlibat secara langsung dalam operasi darat.

Setelah Perang Kuwait, Suriah memperoleh pencapaian politik yang besar.

Di antaranya, Suriah berhasil menyelesaikan persoalan Lebanon sesuai kepentingannya dan mengurangi intensitas sikap permusuhan Barat terhadapnya setelah runtuhnya Uni Soviet.

Selain itu, Amerika Serikat mendukung proses perundingan Suriah dengan rezim Zionis, khususnya dalam kerangka Konferensi Madrid.

Sebaliknya, Donald Trump saat ini, ketika Al-Jolani memilih diam, dengan bangga menyatakan bahwa dirinya merupakan satu-satunya presiden Amerika Serikat yang mengakui kedaulatan rezim Zionis atas Golan.

Padahal, dalam kondisi tersebut, Trump tidak mampu meyakinkan rezim itu untuk menghentikan gerak majunya di wilayah Suriah selatan.

Dampak Regional: Apakah Iran dan Sekutunya Akan Mengubah Sikap?

Pada tingkat regional, muncul pertanyaan apakah keterlibatan Al-Jolani dalam perang Yaman akan mendorong Iran dan sekutu-sekutunya mengubah sikap terhadap dirinya.

Hingga kini, Iran, Hizbullah Lebanon, dan kelompok-kelompok bersenjata Irak tidak melakukan tindakan permusuhan terhadap pemerintahan Al-Jolani.

Sebaliknya, mereka berharap pada mediasi Turki untuk mengembangkan hubungan dengan pemerintahannya.

Karena itulah, mereka tidak mendukung segala bentuk gerakan keamanan maupun militer terhadap pemerintahan Al-Jolani, baik yang berasal dari wilayah Lebanon maupun Irak.

Kelompok-kelompok bersenjata Irak juga memfasilitasi pengiriman minyak Irak ke wilayah Suriah. Sementara itu, lembaga-lembaga keamanan yang berada di bawah pemerintahan Irak juga menjalin kerja sama dengan pemerintahan Al-Jolani.

Namun, jika Al-Jolani melakukan intervensi di Yaman, seluruh keadaan tersebut mungkin berubah dan Iran beserta sekutu-sekutunya dapat mengubah sikap terhadap pemerintahan Al-Jolani.

Pertanyaan lain yang muncul adalah apakah Iran akan memandang pengiriman minyak Irak melalui jalur Suriah sebagai upaya melemahkan kendalinya atas Selat Hormuz.

Dalam kondisi demikian, apakah masih ada alasan bagi Iran untuk tetap diam menghadapi tindakan tersebut?

Perkembangan semacam ini mungkin akan membuat pemerintahan Al-Jolani kehilangan pendapatan sekitar puluhan juta dolar setiap bulan.

Padahal, pendapatan tersebut saat ini dibutuhkan oleh pemerintahannya lebih daripada sebelumnya.

Apa yang Diinginkan Turki? Memperkuat Ekspor Persenjataan atau Memasuki Perang?

Pertanyaan mengenai sikap Turki yang sebenarnya terhadap kemungkinan keterlibatan Al-Jolani dalam perang Yaman juga masih terus mengemuka.

Salah satunya adalah bagaimana Ankara menafsirkan perjanjian yang dikenal sebagai Aliansi Makkah.

Meskipun muncul spekulasi bahwa Turki lebih memilih mendorong Al-Jolani memasuki medan pertempuran daripada melakukan intervensi secara langsung demi kepentingan Arab Saudi, Ankara sangat memahami kondisi pemerintahan Al-Jolani dan sejauh mana kemampuannya menerima tugas-tugas semacam itu.

Pada dasarnya, Turki tidak memperlihatkan antusiasme untuk memberikan dukungan langsung kepada Riyadh dalam pertempuran melawan Angkatan Bersenjata Yaman.

Hal ini terjadi meskipun telah ditandatangani Perjanjian Makkah, yang efektivitasnya mendapat kritik dan keraguan dari media-media Barat.

Kemungkinan yang lebih besar adalah bahwa Turki memandang perang tersebut terutama sebagai peluang untuk memperkuat ekspor industri pertahanannya, bukan sebagai medan untuk menguras kekuatan pasukannya melalui operasi darat.

Terlebih lagi, pengalaman intervensi militer terbatas Turki di Suriah utara melawan pemerintahan Bashar al-Assad menunjukkan bahwa masyarakat Turki tidak bersedia dengan mudah menerima jatuhnya korban jiwa di kalangan pasukan mereka di Suriah.

Apalagi jika mereka harus menerima jatuhnya korban dari pasukan Turki di sekitar Selat Bab al-Mandab.

Di sisi lain, Turki memiliki pengaruh di kawasan Tanduk Afrika, khususnya di Djibouti dan Somalia.

Dalam penentangannya terhadap kelompok separatis Somaliland yang didukung rezim Zionis, Turki memiliki kepentingan yang sejalan dengan pemerintah Yaman.

Pada kenyataannya, pilihan strategis yang lebih disukai Ankara adalah melakukan dialog langsung dengan pihak Yaman atau mengadakan perundingan melalui mediasi Iran maupun Oman untuk mengurangi ketegangan, bukan memperburuk konflik melalui pengiriman pasukan Suriah ke Yaman.

Israel: Satu-Satunya Pihak yang Diuntungkan dari Keterlibatan Al-Sharaa dalam Perang?

Pada akhirnya, tampaknya rezim Zionis merupakan satu-satunya pihak yang tidak menentang keterlibatan Al-Jolani dalam perang Yaman.

Bahkan, rezim tersebut mungkin memandang perkembangan ini sebagai peluang penting untuk melanjutkan gerak majunya menuju Damaskus dan memanfaatkan meningkatnya ketegangan sektarian di kawasan, mulai dari Laut Mediterania hingga Teluk Persia.

Lantas, apakah petualangan ini sepadan dengan harga yang harus dibayar?